MAKASSAR, MATASULSEL – Aktivis akan mengajukan permintaan telaah kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar mengevaluasi kembali penunjukan Syarifuddin sebagai Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pengangkatan Syarif dinilai melanggar etika pemerintahan.

“Ada prinsip etika yang ditabrak sehingga harus ada telaah ulang. Kasus fee di Hotel Maxone jelas ikut menyeret nama Syarif. Seharusnya ini dipertimbangkan wali kota,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Ahad (24/8/2025).

Ansar menduga, kasus fee Hotel Maxone tidak sampai di meja wali kota. Wali kota tidak menerima informasi yang utuh sehingga orang-orang yang pernah terseret di kasus ini tetap diakomodir.

“Ini kesalahan Inspektorat. Seharusnya wali kota diberi gambaran nama-nama pejabat yang pernah tersandung kasus. Ini penting agar orang-orang yang menduduki jabatan benar-benar bersih,” terang Ansar.

Kasus fee yang menyeret nama Syarifuddin adalah temuan 2023. Temuan ini terkait kegiatan di Hotel Max One Makassar.

Diduga ada aliran fee Rp100 juta kepada pihak tertentu di Disdik Makassar. Saat itu Syarif masih menjabat sebagai Kabid SD di mana ia diduga terkait secara teknis di dalamnya.

Saat pemeriksaan masih bergulir di Inspektorat, Syarif diangkat menduduki jabatan Kabid SMP pada mutasi pejabat, Juni lalu. Pengangkatannya kemudian memicu polemik.

Sebelumnya, kritik juga datang dari Koordinator Koalisi Aktivis Sulsel, Mulyadi. Mul berpendapat, pengangkatan Syarif mestinya ditunda. .

“Kita kan mau pejabat yang diangkat itu bersih dari kasus penyimpangan keuangan. Ini dasar etik. Semua orang harus patuh,” ketus Mul.

Senada Ansar, Mul juga meminta Wali Kota Munafri merestrukturisasi ulang pengangkatan Syarif. Mul mengaku akan mengajukan telaah kepada wali kota dan Kemendagri untuk segera ditindaklanjuti.

“Sebab ada nilai kepatutan yang dilanggar. Kalau wali kota tidak segera mengevaluasi jabatan Syarif, ini akan mencederai semangat bersih-bersih yang diusung Pak Appi. Sekali lagi kami minta ada evaluasi terhadap jabatan Kabid SMP,” imbuhnya.

Wali Kota Munafri Arifuddin dalam beberapa kesempatan mengungkapkan, bahwa ia mengusung semangat transparansi dalam pemerintahan yang dibangunnya. Ia berjanji tidak akan  mengakomodir pejabat yang terindikasi terlibat dalam masalah hukum. (*)