“Tapi ke depan, sesuai pembicaraan dengan beberapa kepala daerah tadi, juga bisa diagendakan untuk menyerahkan melalui rapat paripurna,” katanya.

Ia lalu menitip tiga hal untuk menjadi perhatian kepala derah ke depan. Pertama, kekurangan volume pekerjaan belanja modal (konstruksi). “Harap jadi perhatian kepala daerah dan jajarannya ke depan untuk terus menjaga dan mengendalikan pekerjaan konstruksi, sehingga tidak kekurangan volume.

“Tahun ini bisa jadi memang belum dapat mempengaruhi, tapi kalau TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) bisa mempengaruhi,” ungkapnya.

Kedua, soal pengelolaan asset. Kata dia, BPK masih menemukan perbedaan antara catatan buku, laporan keuangan dan aset di lapangan. Banyak juga aset belum tersertifikat. Aset tercatat dengan nilai nol, dan masih banyak masalah aset lainnya.

“Keterlibatan penyelesaian pekerjaan juga. Semestinya denda bagi pelaksana yang telat, tapi kenyataan di lapangan tidak. Ini juga hendaknya menjadi perhatian,” pesan Kaper BPK.