MAKASSAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Jeneponto melakukan audiensi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (22/1/2025).

Pertemuan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas PP dan KB Jeneponto, Mustakbirin, SH, yang didampingi oleh beberapa kepala bidang DP2KB Jeneponto.

Kedatangan rombongan DP2KB Jeneponto disambut baik oleh Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shoddiq, SH.

Dalam audiensi tersebut, berbagai isu penting dibahas, termasuk kelanjutan Perpres 72 tahun 2021, upaya percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kota, serta peningkatan capaian program Bangga Kencana.

Mendampingi Plt. Kepala DP2KB, terdapat beberapa kepala bidang yang turut hadir, di antaranya Taufiq, SE, sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Katli, SE, sebagai Kabid Keluarga Sejahtera; dan Ibu Achriany, selaku Kabid Keluarga Berencana, serta Sri Alriah, S.Kom, MM.

Plt DP2KB Jeneponto Mustakbirin mengatakan diskusi mengenai program-program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Jeneponto memang sangat penting untuk menciptakan arahan yang jelas dan terkoordinasi.

Diantaranya yang dibicarakan adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga berencana, seperti kurangnya akses layanan, budaya yang masih konservatif, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat keluarga berencana dan paling penting adalah penurunan angka stunting, jelas Mustakbirin.

Termasuk program yang berbasis data dan fakta, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat.
Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana melalui kampanye komunikasi yang efektif.

Dengan fokus pada penurunan angka stunting dan program-program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan juga akan sangat membantu dalam menciptakan konsensus dan kerjasama yang diperlukan bagi masyarakat Butta Turatea diantaranya penurunan angka stunting yang menjadi fokus utama saat ini, pungkasnya. (*)