Sedangkan pihak DPRD Sulbar, katanya melakukan konsultasi terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan. Kemudian, soal penyebarluasan peraturan daerah.

“Tadi kita sudah sarankan kalau bisa diganti saja dengan kegiatan kunjungan pengawasan pelaksanaan APBD. Itu lebih bagus, seperti yang diterapkan di Pemprov Sulsel,” demikian Ady Ansar. (*)