DPRD Luwu : Perdes Retribusi Laut Desa Buntu Matabing Cacat Hukum
12/04/2018 16:23
Luwu, Matasulsel – Ketua DPRD Kabupaten Luwu resmi mengeluarkan surat rekomendasi bahwa Peraturan Desa (Perdes) Desa Buntu Matabing cacat hukum.
Setelah DPRD Luwu melakukan konfirmasi ke biro hukum pemprov Sulsel, akhirnya menetapkan perdes Desa Buntu Matabing tidak layak dilanjutkan sebagai produk hukum untuk mengatur masyarakat.
Dari hasli rekomendasi tertanggal 11 april 2018 terdapat 3 poin sebagai berikut :
1. Berdasar pada UU 23 tahun 2014 bahwa perairan sampai dengan 12 mill di ukur mulai dari bibir pantai adalah kewenangan provinsi sehingga daerah kab/kota termasuk desa tidak dapat mengatur dalam bentuk peraturan untuk menarik pajak atau retribusi kecuali untuk mengatur jalur lalu lintas perahu.
JENEPONTO – Sebuah pertemuan tak terduga antara Deputi baru Pegadaian Area Bantaeng, Charles Samson, dan Suhermin, Presiden Agen Juragan Jagung,
JENEPONTO – Taman Baca Masyarakat (TBM) Pustakaloka Jeneponto mendapatkan kehormatan dengan kunjungan dari Baktiar Adnan Kusuma (BAK), tokoh
JENEPONTO – Kegiatan Tahsin dan Murojaah yang dilaksanakan di Masjid Agung Jeneponto pada hari Sabtu, 18 Januari 2025, berlangsung dengan hikmad.
MAKASSAR – Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan kesenian tradisional berlangsung di Aerotel Smile Makasar pada tanggal
GOWA – Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa berhasil mengamankan seorang buronan atas nama Nurlaela Dg Caya alias Dg Caya
JENEPONTO – TK Citra Tunrung Ganrang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, dipilih menjadi lokasi digelarnya Focus Group Discussion (FGD) hari