Makassar, Matasulsel – DPRD kota Makassar gelar rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan empat ranperda di ruangan paripurna, Selasa (03/09/2019).

Dalam pemaparannya Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haslinda Wahab menjelaskan bahwa perencanaan target pendapatan khususnya pada sektor Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memperhitungkan dinamika yang terjadi dimasyarakat, tidak hanya pada angka pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi semata, agar tidak terjadi bias yang besar antara target yang direncanakan dan realisasinya.

“ Pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada besarnya tunggakan premi BPJS warga kota Makassar khususnya BPJS Mandiri kelas III yang saat ini tidak dapat terlayani yanmh disebabkan dengan masalah tunggakan tersebut,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Juru Bicara Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Andi Amrullah Jaya mengungkapkan bahwa dalam rangka membangun kota Makassar maka perlu didukung oleh tersedianya fasilitas dan utilitas kota yang memadai, demikian halnya dengan penyerapan anggaran belanja daerah yang tersedia dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang timbul akibat perkembangan kota yang sangat pesat.

“ Kami sangat menyayangkan bila pelayanan kebutuhan masyarakat yang sangat urgen tidak dapat dipenuhi atau tertunda hanya karena serapan anggaran belanja yang kurang padahal anggaran untuk itu tersedia,” terangnya.