DPRD Usul Ranperda Pengembangan Wisata, Ini Jawaban Bupati

Luwu Utara, Matasulsel – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani harap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2023 dan Ranperda terkait Desa Wisata, mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Indah dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara, Jumat (14/6) dengan agenda penyampaian pendapat Bupati atas 2 Ranperda yang diinisiasi oleh DPRD.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, IDP juga menyampaikan jika sektor pariwisata memegang peran dan fungsi penting dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kita akui bahwa Luwu Utara sebagai kabupaten baru berkembang saat ini belum mampu menempatkan kepariwisataan sebagai multi efek dalam memberikan stimulus dalam peningkatan PAD. Untuk itu kita harap melalui Ranperda ini setelah ditetapkan dapat mensinergikan semua aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata baik fisik maupun non fisik,” papar IDP.

Selain itu, IDP juga menuturkan bahwa Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah yang memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan dan memiliki daya tarik tersendiri. Desa Eko wisata seperti Rinding Allo di Kecamatan Rongkong misalnya, adalah salah satu potensi besar destinasi wisata yang diunggulkaan dengan karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

“Melalui Ranperda Desa Wisata ini, perlu dipikirkan bersama secara serius bagaimana pengelolaan Desa Wisata dan peran serta masyarakat setempat yang harus ditata dan dikelola dengan tepat dan benar dalam pengembangan kepariwisataan Luwu Utara,” harap isteri dari Muhammad Fauzi ini.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Luwu Utara, saat ini tercatat 6 lokasi pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemandian Air Panas Pincara dan Air Terjun Bantimurung. Meski demikian, Luwu Utara adalah sebuah daerah di jantung sulawesi yang kaya oleh pesona pariwisata dengan dimensi lengkap, mulai dari pegunungan hingga lautan.

Untuk diketahui rapat paripurna juga dilanjutkan dengan agenda pembacaan pandangan fraksi-fraksi terkait tiga Ranperda yakni Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM, Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Dalam sidang tersebut seluruh fraksi menyetujui tiga Ranperda yang diusul oleh eksekutif dan akan dibahas lebih lanjut. (*)

Pos terkait