Kemiskinan ekstrem sendiri digolongkan jika masyarakat masih memiliki pemasukan di bawah 11 ribu rupiah perhari.

Dia juga menekankan kepada seluruh OPD terkait agar bersama-sama melakukan kordinasi apik ke camat dan lurah turun memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerjakeras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Sementara, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi menambahkan berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu KK di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik lokus pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” sebutnya.

Adapun wilayah yang mendominasi berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.

“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Karenanya, ia pun menarget pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu perhari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.**