Makassar, Matasulsel – Sebanyak 10 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pandangan umum terkait Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.

Juru Bicara Fraksi Golkar, H Abd D’Abbar Hi’az dalam pandangan fraksinya menyatakan angka serapan anggaran hingga saat ini tidak berbanding lurus dengan target yang diharapkan tercapai pada tahun 2019 ini.

“Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, IPM, dan Gini Rasio. Selanjutnya, langkah konkrit apa untuk menjawab kondisi ini, mohon penjelasan,” paparnya.

Sedangkan Pendapatan Daerah direncanakan bertambah sebesar Rp20,52 miliar lebih atau naik menjadi Rp9,91 trilun lebih, pihaknya meminta penjelasan peningkatan pendapatan ini bersumber dari apa saja.

Selain itu, semakin rendahnya porsi PAGU anggaran kepada beberapa Organisasai Perangkat Daerah (OPD), serta tidak berimbangnya secara proporsional antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

“Bahkan itu pun dilakukan rasionalisasi yang tidak rasional sehingga berimplikasi kepada capaian RPJMD 2013-2023, mohon penjelasan,” katanya.

Sementara Juru Bicara dari Fraksi NasDem, Desy Susanty Sutomo menyampaikan, sejauh ini dari pengamatan fraksinya, gubernur sebagai eksekusif tidak membuka ruang komunikasi dengan dengan DPRD, beberapa kali dewan mengundang untuk menghadiri sidang paripurna, tetapi gubernur tidak hadir dan hanya diwakili oleh pejabatnya.

“Seolah-olah gubernur mengatur jarak dan memandang DPRD adalah lembaga yang tidak penting. Apakah gubernur tidak mengetahui bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ataukah gubernur tahu tapi mengabaikannya,” unkap Desy.

Bahkan kesepahaman dan kesepakatan untuk bersama-sama membangun Sulsel semakin retak dan bila dibiarkan akan berdampak instabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketimpangan dalam menjalankan pembangunan.

Sebelum keretakan itu semakin terbuka dan demi rakyat Sulsel, maka satu-satunya jalan adalah gubernur dan wakil gubernur kembali berbenah diri, merekatkan keretakan itu, dan membangun harmonisasi kembali dengan dewan.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan sejumlah program gubernur dan wakil gubernur yang sebutkan jika secara makro, target pembangunan yang telah disepakati yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40-7,80 persen. Inflasi sebesar 3,0-1,0. PDRB per Kapita sebesar Rp62,97 juta.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,97 persen. Kemiskinan sebesar 8,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,18 dan Gini Rasio sebesar 0,376.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Darmawansyah Muin meminta penjelasan berkaitan dengan struktur Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019, apakah alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung sudah proporsional.

Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Fadriaty AS juga mempertanyakan kebijakan pembangunan Rumah Sakit Regional yang akan dikerjakan pada 2020, apakah ada sistem dan ketersediaan Sumber Daya Manusia-nya.

Pemangkasan anggaran pada sejumlah OPD termasuk pada OPD yang mengalami pelimpahan kewenangan dari daerah ke Provinsi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan yang juga memiliki kantor cabang di daerah.

“Seharusnya pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pada dinas tersebut untuk menunjang kinerjanya. Sebab, kami melihat dengan volume dan tantangan yang dihadapi, anggaran yang dialokasikan belum sebanding misalnya pada domain Dinas pertambangan nantinya dikelola Dinas Kehutanan,” ungkap dia.