Sementara Ketua Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid, mendorong agar desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, serta berdaya tahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Desain Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja di 2019 seperti disampaikan gubernur dalam Rapat Paripurna pada Rabu, 5 September 2019.

Fraksi PPP melalui Juru bicaranya Amran Aminullah menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2019 agar mendapatkan perhatian dari Gubernur dan segenap jajarannya.

“Kita berharap agar Ranperda yang nantinya menjadi kesepakatan bersama ini, dapat menjadi Perda yang benar-benar terimplementasi dengan baik sesuai dengan obsesi dan harapan kita bersama, terutama harapan segenap lapisan masyarakat.” ujarnya.

Fraksi PKS melalui Juru bicaranya Andi Jahida Ilyas, menyampaikan bahwa dianggap perlu penjelasan dan jawaban dari Gubernur yakni mengharapkan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2019 dilakukan semata-mata karena kebutuhan mendesak dan perlu serta untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap bagi hasil bagi Kabupaten/Kota.

PKS berpandangan bahwa alokasi belanja tidak langsung perlu dikurangi dengan meningkatkan belanja langsung khususnya belanja modal, agar hal ini menjadi perhatian.

“Mohon penjelasan Gubernur terkait tanggungjawab pengelolaan hutan dan kelautan perikanan yang menjadi kewajiban akan tetapi memiliki anggaran yang masih rendah, khususnya polisi hutan. Kami mengharapkan agar hal ini menjadi perhatian bersama,” katanya.

Selain itu, mohon penjelasan atas pengelolaan pariwisata agar k egiatan l event di Takabonerate (Selayar ) dan Tana Toraja tetap mendapat perhatian khusus. Apalagi eventnya rutin terlaksana di bulan November dan Desember.

Langkah-apa yang akan dilakukan Pemrov Sulsel dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya dalam Pembangunan Manusia yang mana angka kemiskinan sebesar 8,78 persen, mohon penjelasan.

Fraksi PDI-P melalui Juru bicaranya H.Abdullah Tappareng mempertanyakan lima komponen prioritas pembangunan gubernur dan wakil gubernur yakni Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman,

Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air melalui pelestarian lingkungan. Dan stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu.

“Persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya temuan BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel tahun 2018, ini harus diantisipasi agar Anggaran tersebut tetap sasaran. Strategi apa yang harus di lakukan Pemrov agar tidak terjadi lagi temuan dari hasil auditnya, mohon penjelasan,” tuturnya.

Fraksi PAN melalui Juru bicaranya Irfan AB mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada gubernur terkait dengan rencana Penyetaraan Modal Kepada PT BPD Sulselbar serta Penyetaraan Modal kepada BUMD. Alokasi anggaran pada APBD Pokok 2019 dari Rp200 miliar turun menjadi Rp51 miliar pada APBD Perubahan.

“Ini menunjukkan bahwa perencanaan Pembiayaan untuk BUMD belum terlalu profesional. kami mengharapkan agar APBD Perubahan ini tetap konsisten menjalankan amanah RPJMD karena telah menjadi panduan bersama dalam menjalankan roda pembangunan Pemrov selama lima tahun,” ucapnya.

 

Sumber : antara