GPM Halteng Kecam Perusahan Tambang di Gebe Tak Penuhi Janji

 

Halteng, Matasulsel – DPC Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Kabupaten Halmahera Tengah mengecam tindakan sejumlah Perusahan yang beroperasi, di Pulau Gebe tidak memenuhi Janji Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Bacaan Lainnya

Hal ini menuai sorotan oleh, Ketua GPM Halteng Sahril Hairun, menjelaskan terkait tanggung jawab perusahaan melalui pembahasan Program Pemberdayaan Masyarakat(PPM), berdasarkan pemetaan sosial yang sudah di diskusikan oleh PT.Fajar Bakti Lintas Nusantara(PT.FBLN) bersama pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa sekecamatan Pulau Gebe.

” Pemerintah Kecamatan Maupun Pemerintah Desa telah merekomendasikan berbagai macam problem sosial dan lingkungan masyarakat kepada pihak perusahan di mana bersandar pada topoksi masing-masing bidang,” jelasnya.

Sebab yang menjadi prioritas setiap investasi yang beroperasi di daerah lingkar Tambang Seperti Pendidikan,Kesehatan,
Sosial Budaya, Ekonomi Kemandirian,yang tertuang dalam peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ( ESDM) No.41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan juga Permen ESDM No 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara,Dengan pemetaan yang ada program yang ada.

“Sudah semestinya pihak Perusahan secepatnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di Wilayah Masyarakat lingkar tambang,” ungkap Ketua GPM sahril Hairun, Jumat (2/04/ 2021).

Sahril menuturkan, sehingga saat ini belum di jalankan, Pasalnya ketiga kontraktornya PT.FBLN dalam hal ini PT.BKPN,PT.SKM, PT.PMI melancarkan aktivitas pertambangannya, hingga mengabaikan Program yang direncanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) masi dipertanyakan Warga.

“Investasi tambang yang ada jangan hanya melancarkan aktivitas pengambilan hasil serta mengejar keuntungan guna memperkaya PT yang di miliki dalam internal perusahan,karena kerusakan ekologis di area tambang sangat memprihatinkan, dan merugikan masyarakat Pulau Gebe disebabkan ulahnya Perusahan,” katanya.

Oleh karena itu Dewan Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis Kab.Halteng(DPC GPM Halteng) akan Menggandeng Paguyuban Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe( HPMPG) mendesak kepada Pemda Halteng,DPRD Kab-Halteng dan juga Pemprov Malut, untuk tegas dalam mengontrol PT.FBLN yang memiliki Izin Usaha Pertambangan(IUP),agar segera menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat( PPM) yang sudah menjadi pembahasan manajemen Perusahan bersama pihak pemerintah.

“Sehingga kelihatan tidak terkesan terjadinya pembohongan, deviasi sosial, dari perusahaan terhadap masyarakat Gebe. Persoalan ini seketika tidak secepatnya untuk di jalankan,maka sudah tentunya akan ada pergerakan yang membesar untuk selanjutnya,” tegas Ketua GPM.(*/Sahril)

Pos terkait