– JK Beri Arahan Terkait Penyelesaian Konflik

MAKASSAR, MATA SULSEL – Universitas Hasanuddin meresmikan berdirinya Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi atau Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD). Peresmian Puslitbang yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM) Unhas ini berlangsung pukul 10.00 Wita, Sabtu, 30 Januari 2021 melalui aplikasi zoom meeting.

CPCD diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (HC) H M Jusuf Kalla. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan (Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr), Rektor Unhas pada masanya dan Tokoh Kemanusiaan (Prof Dr dr Idrus Paturusi), Tokoh Perdamaian (Dr dr Farid Husain), serta sejumlah tokoh lainnya.

Acara peresmian dan peluncuran dipandu oleh Direktur Komunikasi Unhas, Ir Suharman, Hamzah PH D yang mengawali dengan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan dan nara sumber.

Pada pengantarnya, Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA menjelaskan bahwa CPCD Unhas sudah lama digagas. Kehadiran CPCD dimaksudkan agar Unhas lebih produktif dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia.

“Unhas memiliki banyak riset, baik oleh dosen maupun mahasiswa tentang konflik dan demokrasi. Kita melakukan pendampingan di wilayah konflik, seperti di Poso. Yang terpenting, kita memiliki figur nasional dan dunia, Bapak Jusuf Kalla. Beliau berperan pada upaya mengatasi konflik di berbagai tempat. Kehadiran CPCD ini merupakan langkah menyatukan sumber daya dan potensi tersebut,” kata Dwia.

CPCD merupakan Puslitbang ke-12 di bawah LPPM Unhas. Untuk tahap awal, Ketua LPPM, Prof Dr Andi Alimuddin M Si dipercaya sebagai Ketua. Secara operasional, CPCD Unhas dilengkapi dengan tiga divisi, yaitu, Divisi Research and Development, untuk aktivitas riset dan publikasi, dan membangun kemitraan dengan Center of Excellence lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Divisi Training and Education, untuk pelatihan dan pendidikan publik, mempersiapkan para peace bulder dan peace maker, terutama generasi muda, melahirkan negosiator-negosiator ulung, dan menjadi konsultan politik dan demokrasi.

Dan Divisi Risk Data Management, untuk menyiapkan data konflik guna mengantisipasi konflik, melakukan pemetaan karakter konflik setiap daerah di Indonesia, sehingga setiap wilayah mempunyai rekam data konflik.

“Jika memperoleh persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat, ke depannya CPCD akan membuka program pendidikan reguler dalam bidang perdamaian, konflik, dan demokrasi,” sebut Dwia.