“Koperasi bisa mengikutinya. Di situ ada pelatihan, pemerintah sudah membuat fasilitas super ‘dinasinteks’ dimana koperasi terlibat dalam pelatihan bekerja sama dengan korporasi,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan korporasi yang melakukan pelatihan itu bisa mendapatkan insentif pajak hingga 200 persen.

“Jadi koperasi melakukan pelatihan semisal nilainya Rp1 miliar, korporasi bisa membayar itu dan korporasi mendapatkan fasilitas perpajakan sebesar Rp2 miliar. Jadi tentu dengan kegiatan ini koperasi juga bisa berubah,” tambahnya.

Sementara Ketua Dekopin Nurdin Halid mengutarakan, Menko Perekonomian memberikan apresiasi terhadap koperasi dan hasil Munas Dekopin nanti agar dilakukan kebijakan yang bisa membuat ruang ekonomi yang luas bagi koperasi Indonesia.

Pihaknya memahami tahun 2020 akan mengalami gejolak, mudah-mudahan tidak krisis. Tapi melihat ekonomi global semakin melemah, ini bisa berdampak pada Indonesia, masalah besar yang harus diantisipasi adalah di sektor rill.

“Sektor rill itu sekarang dikelola koperasi. Oleh karena itu program pemerintah mengantisipasi ekonomi global melemah akan memanfaatkan koperasi dan itu selama ini dilaksanakan melalui materi destra Dekopin,” kata mantan ketua harian Golkar Pusat yang kini menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Sumber : ANTARASULSEL

Editor : Syahrul