Palopo, Matasulsel – Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palopo, Dahri Suli mengapresiasi pandangan pasangan calon Gubernur-calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) terkait posisi kawasan Luwu Raya. Pujian itu disampaikan menyusul hanya NH-Aziz sebagai satu-satunya kandidat yang mendukung Kabupaten Luwu dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Tengah, kemudian mendorong terwujudnya Provinsi Luwu Raya.

Sikap tersebut, kata Dahri, harus dibalas positif oleh masyarakat Luwu Raya. Ia berpesan agar memilih NH-Aziz agar isu pemekaran tidak hanya terus bergulir sebatas wacana.

“Calon gubernur inilah yang sangat lantang menyuarakan hal ini. Tentu suara ini mestinya dijawab masyarakat Luwu Raya dengan memilih pasangan NH-Aziz sehingga kita tidak lagi melanjutkan tidur dengan mimpi yang panjang lagi,” bebernya, Rabu (21/3).

Dahri menilai, sikap yang ditempuh oleh NH-Aziz sebagai bentuk komitmennya senantiasa berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Perjuangan pemekaran Luwu Raya telah lama diaspirasikan tetapi masih belum terealisasi hingga kini.

“Kehadiran cagub NH-Aziz menjawab keinginan itu. Ini momentum terbaik untuk melanjutkan perjuangan pembentukan Luwu Tengah menjadi daerah otonomi sebagai cikal bakal perjuangan pembentukan provinsi yang sudah sekian puluh tahun didambakan masyarakat Luwu Raya,” ujarnya.

NH menuturkan, salah satu perjuangan yang komitmen diwujudkan apabila terpilih menjadi Gubernur Sulsel ialah mendorong pemekaran dan terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Pemekaran tersebut dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan di kawasan Luwu Raya.

“Ini murni untuk kesejahteraan, bukan Sulsel baru untuk kekuasaan. Termasuk di dalamnya memperjuangkan Luwu Raya menjadi provinsi,” tuturnya.

Teranyar, upaya pemekaran Provinsi Luwu Raya juga dilakukan setelah pertemuan Ketua Koorbid Pratama DPP Partai Golkar ini bersama Fraksi Golkar se-Luwu Raya. Hasil pertemuan menghasilkan kesepakatan antara Ketua DPRD Luwu Utara, Mahfud Yunus; Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Andi Abdul Muharrir; Ketua DPRD Palopo, Harizal Latief; serta Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam menyodorkan tiga poin usulan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, memohon dan meminta Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang dan mencabut moratorium DOB secepatnya. Kedua, meminta agar mempercepat proses pemekaran Kabupaten Luwu menjadi Luwu Tengah. Ketiga, meminta Presiden Republik Indonesia mempercepat pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi. (*)