Makassar, Matasulsel – Langkah Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), untuk pulang kampung mengabdi di Sulsel menuai respons positif dari pelbagai kalangan. Mulai dari akademisi hingga pelaku usaha menaruh harapan besar terhadap NH untuk mewujudkan Sulsel Baru yang lebih makmur dan sejahtera.

Kepercayaan publik terhadap NH tidak lepas dari rekam jejaknya membangun jaringan koperasi Indonesia hingga ke level dunia. Bahkan, dari sederet calon gubernur yang akan bertarung pada Pilgub Sulsel 2018, hanya NH yang dinilai paling tuntas dalam konsep dan praktik ekonomi kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan ala NH dituangkan dalam trikarya pembangunan. Konsep trikarya itulah yang melatari beragam program-program populis yang kini sangat dinanti oleh masyarakat. Mulai dari layanan kesehatan gratis berbasis KTP, pendidikan dan fasilitas sekolah gratis, kredit kesejahteraan tanpa bunga hingga Gerakan Bangun Kampung.

Ketua STIE Amkop Makassar, Bahtiar Maddatuang, menyatakan konsep dan praktik ekonomi kerakyatan ala NH tidak perlu lagi diragukan. Kepercayaan mengemban jabatan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Vice President International Co-Operative Alliance (ICA) Asia Pasific menjadi bukti kapasitas NH dalam ekonomi kerakyatan.

Bahtiar berpendapat melalui konsep trikarya NH pula permasalahan klasik di Sulsel berupa kesenjangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran dapat terselesaikan. “Konsep trikarya yang digagas NH sangat brilian. Konsep itu bila diimplementasikan dengan baik akan mengatasi kesenjangan ekonomi di Sulsel,” kata NH.

Konsep trikarya ala NH diketahui meliputi pembangunan seluruh aspek, bukan hanya secara fisik tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM). Konsep trikarya tersebut berlandaskan pembangunan berbasis infrastruktur, pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Pengakuan terhadap kepiawaian NH dalam ekonomi kerakyatan juga diutarakan langsung oleh mantan Ketua KUD Garing, Asrullah. Ia merupakan saksi hidup kehebatan NH dalam mengelola dan mengembangkan jaringan koperasi dalam mensejahterakan masyarakat Sulsel pada era 1990an. “NH terbukti tidak hanya jago konsep, tapi juga praktik ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Semasa memimpin Puskud Hasanuddin, NH berhasil mengendalikan harga sejumlah komoditas strategis di Sulsel tetap stabil. Tidak hanya itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan berkat jaminan ketersediaan pasokan pupuk dengan harga yang terjangkau. Kemampuan NH itu diperolehnya berkat kerja keras dan pengalaman mengelola koperasi mulai dari akar rumput.

“Wajar bila NH disebut tuntas dalam konsep dan praktik ekonomi kerakyatan. Itu karena beliau merintis karir mulai dari bawah, misalnya untuk koperasi, dimulainya dari KUD Cempa (Kabupaten Pinrang), Puskud Hasanuddin, hingga sukses memimpin Dekopin. Bahkan, kini NH mendapatkan kepercayaan sebagai Vice President ICA Asia Pasific,” ulas Asrullah.

Sementara itu, NH mengungkapkan konsep ekonomi kerakyatan merupakan solusi jitu untuk mengakhiri ketimpangan. Tidak bisa dinafikkkan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulsel cukup pesat. Sayangnya, kencangnya pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi pemerataan yang membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar.

“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulsel cukup tinggi. Tapi, angka gini rationya juga demikian. Pertumbuhan hanya terjadi di kota, padahal mayoritas masyarakat Sulsel berada di desa. Untuk itu perlu adanya pemerataan melalui program-program ekonomi kerakyatan. Semua itu sudah saya susun bersama Aziz Qahhar Mudzakkar,” tegas NH.

Bersama Aziz, NH memaparkan siap membangun pusat-pusat pendidikan dan perekonomian di kabupaten/kota. Dengan begitu, beban Kota Makassar juga bisa dikurangi. Kelak, sambung dia, masyarakat bisa mengakses segala layanan dengan mudah dan berkualitas tanpa harus ke ibukota provinsi. (*)