Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 13 unit di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, dan Penanganan Kawasan Kumuh 348 Ha Kewenangan Pemprov Sulsel.

Selain itu, telah dilakukan pengadaan tanah dan fasilitasi pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis pemerintah. Totalnya seluas 896, 57 Ha.

“Kita melakukan fasilitasi pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional. Contohnya, pembangunan jalan kereta api, pembangunan rumah sakit, pembangunan bandara, pembangunan irigasi atau dam. Itu semua kita fasilitasi melalui penlok. Jadi, kalau mau ada pembebasan lahan, gubernur harus meng-SK-kan lokasinya dan itu kita lakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Gubernur Andi Sudirman selalu menekankan agar memudahkan pelayanan, lakukan fasilitasi dengan baik, terutama untuk membantu masyarakat miskin. Apalagi, program di Dinas Perkimtan memang banyak terkait dengan pemberantasan kemiskinan.

“Program-program ini langsung menyentuh masyarakat, dan kami berharap ini tetap dilanjutkan ke depan,” imbuhnya.**