Makassar, Matasulsel – Penahanan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Hayya yang dilakukan Polda Sulsel beberapa waktu lalu ditanggapi sejumlah anggota DPRD Kota Makassar.

Tanggapan itu muncul setelah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyebut jika penahanan Erwin Hayya membuat roda pemerintahan lumpuh.

Bahkan sejumlah proyek yang sudah diagendakan tahun ini diyakini ikut mandek.

Curhatan Danny ini yang kemudian memantik tanggapan dari politisi sekaligus legislator DPRD Makassar asal Partai NasDem, Irwan Djafar.

“Jangan hanya karena persoalan satu orang, pelayanan pemerintahan terganggu di Makassar, apalagi sampai menyebut pemerintahan ikut lumpuh,” Kata Irwan Djafar, saat dikondirmasi, Kamis (1/2/2018).

Menurut Irwan, roda pemerintahan tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena jabatan Kepala BPKAD yang sedang menghadapi masalah hukum.

“Roda pemerintahan ini tidak boleh berhenti hanya karena persoalan kasus hukum. Pemerintahan ini bukan manajemen tukang sate (wan man show),” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.

Menurutnya, kekosongan jabatan di BPKAD tidak boleh dibiarkan. Walikota harus segera mengambil sikap bahkan menunjuk siapa Plt-nya.