Makassar, Matasulsel – Kandidat Gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo (IYL) mengajak rivalnya untuk bersaing sehat tanpa menunggangi fasilitas pemerintah, seperti program kementerian.

Ajakan Ichsan Yasin Limpo ini disampaikan setelah mendapat banyak informasi jika ada salah satu pasangan diduga memanfaatkan program Pemerintah untuk kepentingan pilgub. Seperti dugaan bagi-bagi ternak ke warga, maupun bantuan lainnya.

“Ayo kita bertarung sehat. Jangan gunakan uang dan fasilitas pemerintah,” ajak Ichsan Yasin Limpo, Senin (23/4/2018).

Bahkan, Ichsan meminta, jika berani bertarung sehat, maka program Pemerintah yang diduga dimanfaatkan itu ditunda hingga pilgub berakhir. Sebab jangan sampai ada pembiaran, justru disalahgunakan.

Dia mencontohkan, program pembagian ternak ayam 50 ekor setiap kepala keluarga oleh kementerian pertanian yang informasinya akan dibagikan jelang pilgub.

Menurut dia, pembagian ternak tersebut harus steeril dari kepentingan politik. Sebab ada atau tidak ada momentum pilgub, itu memang diperuntukkan untuk rakyat. Bukan sumbangan dari kandidat.

“Kalau berani, ayo kita bersaing sehat. Jangan manfaatkan program pemerintah,” tambah Ichsan Yasin Limpo yang sejak dulu dikenal sebagai ahli strategi politik.

Dia mengurai, pertarungan yang sehat akan berujung pada demokrasi yang berkualitas. Apalagi sejak dulu tak pernah gentar untuk berkompetisi dengan siapapun, sekalipun dirinya sempat berusaha dijegal agar tidak maju.

Sekadar diketahui, jelang pencoblosan beberapa program pemerintah ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan Pilgub, terutama yang terkait pertanian. Maklum, Menteri Pertanian Amran Sulaiman merupakan kakak kandung Andi Sudirman Sulaiman yang maju berpasangan Nurdin Abdullah.

Selain program Kementan yang diduga dipolitisasi, juga indikasi keberpihakan Camat Barebbo, Bone ke pasangan NA ASS. Kakak Sudirman tersebut tertangkap kamera seolah memberi pengarahan ke warga yang menggunakan Atribut NA ASS di Bone.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, menegaskan akan menindaklanjuti jika memang benar kegiatan pemerintah disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Menurut Arumahi, pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik, seperti di Pilgub merupakan pelanggaran pidana. (*)