Untuk itu, pastisipasi masyarakat Sulsel dalam mengawasi program bantuan tersebut sangat diharapkan demi berjalannya proses demokrasi yang lebih bermartabat.

“Jadi kalau masyarakat menemukan adanya bantuan yang diduga dipolitisasi sebaiknya segera dilaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu. Karena hal itu adalah pelanggaran,” terangnya.

Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya memang rawan fasilitas pemerintah digunakan sebagai alat kampanye pada setiap event politik.

Apalagi jika ada kandidat memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang memiliki peran strategis di pemerintahan.

“Jadi kalau mereka menganggap itu bantuan pribadi, maka itu pembohongan publik. Itu program pemerintah dan memang harus disalurkan ke masyarakat,” pungkasnya. (*)