Jelang Idul Fitri 1442 H, TPID Jeneponto Gelar High Level Meeting
Pihaknya juga mendorong pelaksanaan operasi pasar murah (OPM) khusus beras dengan menggunakan subsidi pemerintah, meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah, terutama untuk komoditas-komoditas penyumbang inflasi.
“Untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga kita bisa melakukan kerja sama perdagangan antar daerah, misalnya telur bisa bekerjasama dengan kabupaten Sidrap,” urainya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam menjaga inflasi dapat ditunjang dengan adanya strategi kerjasama dari seluruh OPD terkait, dengan begitu harga-harga kebutuhan bahan pangan akan relatif stabil dan ketersediaannya lebih dari tercukupi.
“Setidaknya ada tiga strategi yang harus dilakukan dalam stabilitas inflasi yakni menjaga ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, menjaga distribusi serta membangun komunikasi efektif antar OPD dan stakeholder,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Endang Kurnia Saputra menyebutkan inflasi di Sulawesi Selatan cenderung stabil dengan kisaran 2,24 persen.
“Inflasi itu seperti tekanan darah kalau terlalu tinggi akan berbahaya dan kalau terlalu rendah juga berbahaya maka idealnya stabil saja,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan pada inflasi Tetapi bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat, parwisata menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian.
“Jeneponto menjadi salah satu daerah yang menjadi perhatian kami yakni surfing dan wisata alam di Rumbia, Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bawa tim safety Bank Indonesia untuk lintas alam dirumbia, “janji Endang.
Di kesempatan itu Ia juga berjanji akan memberikan bantuan hibah sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat disektor pariwisata.
“Kami akan memberikan hibah dan tidak perlu dikembalikan lagi, pengembaliaannya cukup berupa senyum masyarakat yang yang sudah bisa berdaya saing,” tutupnya disambut tepuk tangan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Bank Indonesia perwakilan Sulawesi selatan tentang penanggulangan inflasi daerah. (*)