Mantan Aktivis UNM, Isra menuturkan, munculnya dugaan perjalanan ke luar negeri tersebut, mesti di ungkap kebenarannya. Jangan sampai benar adanya, baru terkesan ditutupi selama ini.

“Kalau ada bupati yang dinonaktifkan di daerah lain karena tidak mengantongi izin waktu ke AS, maka tindakan serupa mestinya juga berlaku bagi daerah lain,” tegas Isra melalui keterangannya, Rabu 17 Januari 2018.

Isra mengharapkan, masalah ini tidak didiamkan. Termasuk untuk NA, mesti jujur ke publik, ada apa jika memang setiap bulan ke Jepang. Apakah perjalanan dinas, urusan pribadi, atau soal lain. (*)