Makassar, Matasulsel – Mulawarman wartawan senior menyatakan keyakinannya, kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mungkin melakukan penekanan pada Anggota Pansus Hak Angket DPRD Sulsel yang Jumat siang ini akan melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan dan menetapkan rekomendasi Pansus Hak Angket untuk dibawa ke forum rapat paripurna DPRD Sulsel.

Hal itu, dikatakan Mulawarman pada wartawan di Cafe Enrico Jumat pagi tadi, ketika menjawab pertanyaan salah satu wartawan, kalau ada Anggota DPRD Sulsel, khususnya Anggota Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, diduga mendapat tekanan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh sentral rakyat Sulsel sejak 15 tahun terakhir, menyusul kabar kalau telah menghadap ke Wapres JK sejumlah Anggota Pansus dan Pimpinan DPRD Sulsel, Rabu dan Kamis kemarin di kediaman dan di Kantor Wapres JK di Jakarta. Menyusul pertemuan JK dengan Anggota Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, beberapa waktu lalu, saat JK sedang berada di Makassar juga.

“Saya juga mendengar dari teman-teman di Jakarta, hari Rabu dan Kamis kemarin, ada pimpinan Pansus Hak Angket dan Pimpinan DPRD Sulsel telah menemui Pak JK di kantor dan di kediamannya Wapres,” ungkap Mulawarman yang yakin pula kalau pertemuan mereka itu tidak bahas Hak Angket, Jum’at (23/08/2019).

Mulawarman juga mengungkapkan, kalau Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memang diketahui telah meminta bantuan dari Wapres JK untuk bisa mengendalikan Pansus Hak Angket dan DPRD Sulsel, dan memohon kepada JK agar meminta pimpinan Parpol di Jakarta untuk bisa mengendalikan anggotanya di DPRD Sulsel.

Meski demikian, Mulawarman yang pernah lama dekat dengan JK ini, kalaupun JK menekan Pansus Hak Angket dan Pimpinan DPRD Sulsel, Pansus dan Pimpinan DPRD Sulsel, bisa dengan muda mematahkan tekanan JK itu dengan cara memberikan atau menyerahkan hasil penyidikan Hak Angket Nurdin Abdullah itu kepada JK.

Mulawarman lalu menyarankan Anggota DPRD Sulsel memberikan hasil penyidikan Pansus Hak Angket kepada JK, agar JK bisa mengetahui secara jelas fakta-fakta kesalahan-kesalahan Nurdin Abdullah. “Dan saya yakin, kalau JK tau, maka saya bisa pastikan JK balik mendukung Hak Angket,” kata Mulawarman.

JK, lanjut Mulawaman, pasti hanya akan memberi saran ke Pansus dan DPRD, agar Nurdin Abdullah ditegur oleh DPRD sebagai lembaga pengawas dan penegur eksekutif, dan Nurdin Abdullah harus mengetahui kesalahan-kesalahannya itu untuk diperbaikinya.

“Pasti Pak JK bilang jaga Sulsel, jangan sampai terlalu gaduh, dan kegaduhan itu akan menghambat kerja-kerja DPRD dan pemerintah untuk membawa Sulsel jadi daerah dengan masyarakat yg sejahterah,” tutur Mulawarman yg mengaku tau cara JK menghadapi orang yg diketahuinya telah melakukan kesalahan.