Tapi menurut Kamaruddin, pelanggaran organisasi yang dilakukan pengurus DPD II Gowa dan DPD I Sulsel sangat wajar. Pasalnya, kepengurusan yang ada juga hasil dari tidak berjalan normalnya partai Golkar. “Pengurus DPD I Sulsel yang sekarang kan pengurus instan yang tidak melalui Musda. Penunjukan langsung dizaman Pak Setnov. Bisa dibilang dinasti Pak Setnov lah,” terangnya.

Sementara itu, kader muda Golkar yang juga terancam dipecat, Sugianto Pattanegara, mengaku siap melawan keputusan partainya jika dipecat karena mendukung IYL-Cakka. “Terkait dukungan kami ke IYL-Cakka itu hak prerogatif pribadi saya dan tidak pernah mengatasnamakan partai apalagi menggunakan atribut Golkar dalam aktifitas dukungan ke IYL-Cakka. Kami siap melawan keputusan sepihak itu dan akan berkonsolidasi dengan teman teman di Golkar demi menyelamatkan partai dari pelanggaran dan ketidak taatan pada asas organisasi. Golkar tidak mengenal pemecatan secara mendadak. Justru Golkar Gowa dan Golkar Sulsel sudah saatnya musda atau dimusdalubkan,” protesnya.

Apa yang dilakukan DPD I dibawah kendali Nurdin Halid, menurut Sugainto, tidak bisa dibiarkan terus bicara taat asas baru mereka selalu melanggar asas. “Golkar Gowa yang seharusnya musda hanya berputar pada plt berulang ulang begitu juga di DPD I Golkar Sulsel sudah seharusnya musda tetapi tiba tiba ada pengurus definitif tanpa melalui musda,” ungkapnya.

Terkait rencana pemecatan kader-kader Golkar yang lebih memilih mendukung IYL-Cakka, Sigianto menantang Golkar Sulsel untuk memberlakukan hal yang sama pada kader lainnya yang memilih mendukung kandidat selain usungan Golkar. “Kalau Golkar konsisten harus juga pecat Pak Roem karena tidak mendukung calon bupati usungan Golkar di Sinjai. Memecat Maqbul Halim yang memilih mendukung Danny Pamanto ketimbang usungan Golkar Appi-Cicu,” pungkasnya. (*)