Makassar, Matasulsel – Penggunaan helikopter oleh salah satu kandidat gubernur dalam bersosialisasi, terus menuai sorotan. Selain tak sejalan dengan upaya menggalang dana kampanye, karena menggunakan fasilitas mewah, juga terungkap jika heli tersebut diketahui milik pengusaha.

Jika mengacu pada cost atau standar biaya penggunaan Helikopter yang tarifnya Rp35 Juta sampai 40 juta per jam, maka tentu saja memungkinkan ada kesepakatan tersendiri antara pengusaha dengan kandidat, terutama jika terpilih.

Jika ini benar-benar terjadi, Kandidat diyakini memiliki utang balas budi di kemudian hari. Bisa saja, memberikan keluasaan untuk mega proyek tertentu.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Muhammad Ridha, tidak menampik memungkinkan itu. Menurutnya, memang bisa saja ada balas utang budi setelahnya.

“Mungkin saja,” kata Ridha saat ditanya wartawan, Selasa (13/3/2018).

Menurut dia, bisa saja dana besar yang digunakan untuk transportasi semewah itu menjadi bahan transkasi kekuasaan.

“Mungkin saja dana sebesar itu yang digunakan untuk transportasi tersebut dijadikan suatu bahan transaksi kekuasaan. Tapi tentu harapan kita, semoga tidak demikian,” ucapnya.

Ia mengurai, jika dikaitkan tentang etika, publik pasti akan diberhadapkan pada persoalan etis atau tidak etis. Namun, menurutnya, seorang kandidat menggunakan helikopter boleh saja dilakukan untuk meringkas waktu perjalanan satu tempat ke tempat lain.