JENEPONTO, MATA SULSEL – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) menggelar launching “Rumah Restorative Justice” secara virtual melalui zoom yang dipusatkan di Gedung Kejagung RI Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Launching rumah restorative justice dicanangkan langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yaitu ditandai dengan pemukulan gong secara virtual.

Pencanangan rumah restorative justice sebagai pilot percontohan terdapat pada 7 Kejati, yakni Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta terdapat pada 31 Kejaksaan Negeri (Kejari) Se-Indoneisa.

Untuk di Provinsi Sulsel, ada 3 kabupaten/kota yang menjadi pilot percontohan rumah restorative justice yakni Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.

Sementara di Kabupaten Jeneponto, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke dan Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba dijadikan sebagai pilot percontohan sebagai rumah restorative justice oleh Kejari Jeneponto.

Jaksa Agung Burhanuddin dalam arahannya mengatakan penyelesaian perkara restorative justice adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara di luar sidang. Dimana yang menjadi perbedaan penyelesaian perkara pidana ini adalah adanya pemulihan kembali kepada keadaan semula semenjak terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga dengan konsep keadilan restorative justice ini maka kehidupan lingkungan harmonis ditengah masyarakat dapat pulih kembali.

Jaksa Agung mengungkapkan restorative justice dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan perdamaian di dalam masyarakat. Sehingga jaksa sebagai penegak hukum harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan semula.

“Keadilan restorative justice diharapkan dapat membentuk nilai-nilai keadilan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat,” kata Burhanuddin.

Oleh karena Itu, kata mantan Kajati Sulsel ini, dalam restorative justice ini jaksa diharapkan lebih dekat dan bertemu serta menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat guna menyelaraskan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

“Saya berharap rumah restorative justice dimanfaatkan dengan baik oleh para jaksa dalam penyelesaian perkara secara musyawarah dan mufakat,” harap Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa rumah restorative justice harus dapat menggali dan menyerap nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara umum, tidak terikat oleh wilayah atau lapisan masyarakat tertentu.

“Restorative justice harus dapat menjadi contoh untuk menghidupkan peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum khususnya jaksa dalam penyelesaian perkara diluar persidangan sebagai sebuah solusi alternatif pemecahan masalah dalam penegakan hukum,” pungkas Burhanuddin.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jeneponto menetapkan Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, dan Desa Bangakala Loe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai pilot project program Kampung restorative justice.

Kampung restorative justice adalah bentuk penyelesaian masalah di luar pengadilan dimana dibentuk sebuah tempat di salah satu desa sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Adapun nama tempat penyelesaian masalah di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke disebut dengan nama “Balla’ A’bulo Sibatang”, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto Susanto Gani, SH, usai menggelar launcing rumah restorative justice, di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, secara virtual, Rabu (16/3/2022).

Kajari Susanto menyatakan program kampung restorative justice yang dibentuk oleh Kejari Jeneponto disebut dengan nama “Passibajikang” atau memperbaiki, mengembalikan ke keadaan semula.

Ia menyebutkan adapun desa yang akan dijadikan tempat sebagai Kampung restorative justice adalah Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke dan Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba.

Pasalnya, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, dan Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba sendiri adalah kecamatan yang telah sering melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menunjuk desa tersebut sebagai desa percontohan untuk melaksanakan kegiatan restorative justice tersebut.

Mantan Koordinator Pidsus Kejati Sumsel itu menyebutkan bahwa tujuan membangun kampung restorative justice untuk lebih memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan profesional.

Jaksa Agung RI bahkan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Selain itu, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Selama ini, upaya penegakan hukum masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat yang memandang penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, papar Kajari Susanto.

Di akhir acara, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar didampingi Kajari Jeneponto Susanto Gani, SH, Dandim 1425 Letkol Inf Gustiawan Ferdianto, Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Hambali meresmikan Baruga Adhyaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto yakni Balla A”bulosibatang (Passibajikang) di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke.

Turut hadir yakni Asisten I Pemkab Jeneponto Mustakbiring, sejumlah pimpinan OPD, para Kasi Kejari Jeneponto, Ketua STAI DDI Jeneponto Zaenal Tutu, Camat Arungkeke Alamsyah, Kapolsek Arungkeke, Kades Bulo-Bulo Andi Asrir Indra Jaya, SH serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. (*)