JENEPONTO, MATASULSEL – Kejaksaan Negeri Jeneponto kembali menggelar Balla Aspirasi di teras Kantor Kejari Jeneponto pada Jumat, 14 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur media dan aktivis di Butta Turatea.

Turut hadir yakni Kasi Pidum Kejari Jeneponto Kasmawati Saleh, SH, MH, Jaksa Fungsional Hamka Mukhtar, dan Kasubsi II Intelijen Fathir Bakkarang, SH.

Balla Aspirasi merupakan sebuah inovasi dari Seksi Intelijen Kejari Jeneponto yang bertujuan untuk menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi hukum.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mengakses layanan hukum dengan baik,” ujar Kajari Jeneponto Teuku Luftansyah Adhyaksa.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi yang lebih produktif antara pihak kejaksaan dan elemen masyarakat, sehingga dapat memberikan informasi dan bantuan hukum yang yang dibutuhkan, jelasnya.

Sementara itu, Kasubsi II Inteljien Kejari Jeneponto Fathir Bakkarang menambahkan bahwa partisipasi aktif dari media dan aktivis sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum. Dengan keterlibatan mereka, informasi tentang hak-hak hukum dan prosedur hukum dapat disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat luas, jelas Fathir.

Media memiliki peran kunci dalam mengedukasi publik dan mempromosikan transparansi dalam sistem hukum, sedangkan aktivis dapat membantu mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar, tambah Fathir.

Selain itu, kata Fathir kolaborasi antara kejaksaan, media, dan aktivis dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pertanyaan seputar masalah hukum yang dihadapi.

“Ini juga dapat memfasilitasi upaya penegakan hukum yang lebih adil, karena masyarakat menjadi lebih paham dengan proses hukum dan dapat berperan aktif dalam memantau dan menilai pelayanan hukum yang diberikan,” tandas Fathir.

Dengan demikian, kegiatan seperti Balla Aspirasi tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi hukum, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk keadilan dan transparansi. (*)