MAKASSAR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) menyelenggarakan kegiatan #UangKita Talk pada 5 Oktober 2023 di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Fakultas Hukum UNHAS, Makassar.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman, wawasan serta kolaborasi aktif generasi muda dan civitas akademika di Makassar mengenai perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Kolaborasi generasi muda dengan pemerintah merupakan faktor penting yang akan menentukan keberhasilan tercapainya Visi Indonesia Maju 2045, karena pemuda merupakan pemain kunci bonus demografi.

Dalam opening speech-nya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan, Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan NKRI.

Visi tersebut menjadi goals mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, yang memiliki kedudukan strategis dalam peta perekonomian global maupun social culture.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, pembangunan manusia Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang akan mengakselerasi keberhasilan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Para generasi muda di Bumi Anging Mammiri perlu berperan aktif dan menjadi bagian dari pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

“Salah satu upayanya dimulai dari pembangunan awareness yang baik terhadap kebijakan pengelolaan APBN atau #UangKita,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, APBN terus mendukung pembangunan yang merata di semua daerah, yang salah satunya dilakukan melalui reformasi desentralisasi fiskal oleh Kementerian Keuangan.

Reformasi desentralisasi fiskal dilakukan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi, sehingga kesejahteraan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2023 dan APBN 2024, salah satunya dilakukan melalui spending better dengan mendorong Pemerintah Daerah menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier efek tinggi, serta mendukung percepatan transformasi ekonomi,” jelasnya.

Berikutnya ia juga menyampaikan pengelolaan APBN di regional Sulawesi Selatan mencapai Rp54,09 Triliun.

Sebesar 55% (Rp29,69 Triliun) dari jumlah yang dimaksud merupakan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditujukan untuk mendorong percepatan kemandirian fiskal di daerah, sedangkan 45%-nya (Rp24,40 Triliun) merupakan alokasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang difokuskan antara lain untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas dan penyaluran bantuan sosial.