Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan skala prioritas sambil menunggu anggaran dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

” Yang jelas pengaspalan, pasti diutamakan,” katanya.

Untuk selanjutnya, terkait masalah pos yandu dijadikan pokok bahasan perwakilan dari Dinas Kesehatan, program video audio 9 padat karya, menjadi program unggulan BLK (Disnaker), sementara Dinas UKM hanya akan membantu verifikasi data bantuan pemerintah.

Dan untuk Kesbangpol, pihaknya akan tetap konsisten untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, membantu verifikasi guna mendapatkan bantuan pembinaan.

Menanggapi hal tersebut diatas, Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Hj.Salmawati, pihaknya tetap akan menampung hasil Musrenbang.

“Alhamdulillah, semoga semua bisa terpenuhi. Kalaupun tidak, akan kita anggarkan selanjutnya,” tutur anggota legislatif partai Gerindra.

Ia pun menegaskan akan tetap mengawal hasil Musrenbang di OPD terkait. ” Insya Allah, semua kita kawal sampai selesai,” tandas Salmawati.

Musrenbang ditutup dengan pembentukan Tim Validasi, untuk pengawalan tingkat kecamatan dan kabupaten Jeneponto. (*)