Ketua DPW JOIN Sulsel Hanya Punya Tiga Media Portal, Begini Penjelasannya
Makassar, Matasulsel – Nama Ketua DPW JOIN Sulsel, Rifai Manangkasi jadi laris manis sebagai 11¹penanggungjawab baik Cetak maupun Online di daerah ini tanpa meminta persetujuan tertulis darinya.
” Menjadi penanggungjawab/ pemimpin redaksi sebuah penerbitan maupun online pada regulasi Dewan Pers harus memiliki kompetensi wartawan utama UKW,” jelasnya.
Aturan di atas jika ingin memenuhi unsur sebagai produk jurnalistik tak bisa ditawar hingga kekuatiran munculnya media ecek-ecek dapat dieleminir.
Kini, puluhan media memasang nama-nama wartawan kompoten melalui UKW dengan status wartawan utama terpajang termasuk nama Rifai Manangkasi.
” Menanggapi hal tersebut, Rifai menjelaskan jika fenomena ini telah diketahui tapi tidak memberikan pernyataan kesediaan secara tertulis.
“Saya hanya punya tiga portal resmi dan lainnya tidak mendapatkan persetujuan tertulis sebagai penanggungjawab,” ujar Rifai di warkop 35 Gowa, Sabtu, 10/11/2018.
Menurut Ahli dari Dewan Pers ini, menjadi penanggungjawab beresiko sangat besar sebab pertanggungjawaban hukum produk jurnalistik dilakukan secara ‘Fiktif” bukan pertanggungjawaban secara hukum positif.
“Pertanggungjawab hukum positif, siapa berbuat dia dilimpahkan pertanggungjawab pidana. Sementara di media yang bertanggungjawab secara hukum adalah penanggungjawab (pemimpin redaksi),” tutur mantan Dewan Kehormatan PWI Sulsel ini.
Dirinya berharap, pelaksanaan Uji Kompetensi (UKW) dilakukan oleh lembaga penguji manapun harus menjadi perhatian agar diikuti dengan mengorbankan waktu dan materi.”Siapa bilang ilmu murah,” ujar mantan Wakil Rektor III salah satu PTS di Makassar.
Tahun depan, Rifai memastikan pengumuman media yang diverifikasi Dewan Pers baik administrasi maupun faktual. “Akan menjadi beban berat menjalin kerjasama dan penuh resiko hukum jika tak terverifikasi,” ujarnya lagi.
Ia berharap jika jurnalis bekerja pada portal-portal telah terverifikasi Dewan Pers dan portal milik anggota JOIN segera berbenah untuk melengkapi syarat administrasi untuk diajukan ke Dewan Pers.(yustus/ri)