Makassar, Matasulsel – Penanganan kemiskinan masih menjadi sorotan utama pada kontestasi pilwalkot 2018 ini.

Direktur Eksekutif Social Welfare Agency (SWAN) Khairun Risjal Azis, mengatakan penanganan kemiskinan di Kota Makassar belum dilakukan maksimal.

Meski menurut data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), kemiskinan mengalami penurunan.

Namun berbeda dengan data yang dirilis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2017.

Di mana, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mencatat Kota Makassar menempati posisi ketiga di Sulsel dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 228.144 dari 50.526 KK.

Untuk itu menurut dia, Pemerintah Kota Makassar dinilai tidak memiliki program yang benar-benar konsen terhadap penanganan kemiskinan.

Malah hanya berharap dari program-program Kementerian dan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

“Kita menginginkan Makassar menuju kota dunia sedangkan cara-cara yang dilakukan masih lokal, penanganan masalah kemiskinan membutuhkan kerja-kerja cepat, tepat dan efektif.” ungkap pria yang akrab dipanggil Ichal, Selasa (27/2/2018) malam.

“Apakah Pemerintah Kota Makassar pernah berfikir untuk melibatkan Pekerja Sosial (Peksos)? Padahal mereka memiliki Peksos.” lanjutnya.

Mahasiswa pasca sarjana STIA-LAN Bidang Kebijakan Publik, Andi Jaya Juliansyah, yang ditemui di kediamannya menuturkan bahwa Pemkot butuh program yang konkrit dan nyata dalam mengatasi kemiskinan.

Olehnya, proses pembuatan kebijakan Pemkot, mesti melibatkan Peksos duduk bersama untuk mencari formulasinya.

Hanya saja hal itu tidak dilakukan Danny sebagai pemimpin tertinggi di Pemkot Makassar.

Padahal saat kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin,  pekerja sosial selalu saja dilibatkan dalam program pendampingan penanganan kemiskinan. (*)