Makassar, Matasulsel – Koalisi Non Government Organization (NGO) dan aktivis perempuan di Sulsel menggelar dialog bersama calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid di Rumah Pemenangan NH-Aziz, Jalan Penghibur, Minggu, (18/2). Dialog tersebut membahas terkait persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta solusi mengatasinya. 

Salah satu perwakilan NGO, Lusia Palulungan menjabarkan perosalan utama yang masih membeliti kaum perempuan di Sulsel. Di antaranya, fasilitas dan akses kesehatan yang masih sukit dijangkau. Padahal, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya angka penderita kanker serviks dan kanker payudara. 

“Angka ini disebabkan tidak tersedianya fasilitas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit serta akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan, seperti di daerah pegunungan, kepulauan, dan terpencil. Sehingga, perempuan sulit mengakses fasilitas kesehatan itu,” jelas Eks Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar ini. 

Persoalan lainnya, lanjut Lusia, di antaranya masih rendahnya pemahaman kesetaraan gender, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, maraknya perdagangan perempuan, bebasnya pernikahan di bawah umur, banyaknya pekerja di bawah umur, dan meningkatnya tindakan kriminalitas anak. Sehingga, ia berharap NH dapat merumuskan program pro perempuan dan anak yang dapat membenahi permasalahan tersebut. 

Merespons hal tersebut, NH menerangkan telah memprogramkan dan mempertimbangkan kondisi perempuan di Sulsel. Terkait peningkatan akses kesehatan, misalnya, pasangan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar dalam Pilgub Sulsel ini telah menyiapkan program pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP.

“Selain itu, kita upayakan meningkatkan puskesmas menjadi rumah sakit tipe B atau minimal memiliki fasilitas rawat inap dengan dokter jaga 1 x 24 jam untuk mendekatkan layanan kesehatan yang memadai,” tuturnya. 

Dialog bersama koalisi NGO dan aktivis keperempuanan di Sulsel tersebut turut menciptakan komitmen kontrak politik NH dalam mengatasi persoalan menyangkut perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Jika NH terpilih nantinya, kontrak berisi draf program pro perempuan tersebut akan menjadi salah satu pijakan dalam menyusun arah kebijakan. (*)