Untuk mencapai status ini, partisipasi aktif anak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting. Dengan melibatkan mereka, kita tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan ruang bagi anak untuk belajar tentang kebijakan publik dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi di masa depan.

Kunci keberhasilan perencanaan inklusi terletak pada kolaborasi antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan kelompok swadaya masyarakat, pegiat anak, dan perempuan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh:

1. Pendidikan dan Kesadaran : Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya inklusi di kalangan pemangku kepentingan.

2. Fasilitasi Proses Musrenbang Tematik : Pemerintah daerah harus memfasilitasi Musrenbang dengan pendekatan yang ramah anak dan inklusif, menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dari semua kelompok.

3. Penguatan Kapasitas : Memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan pegiat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan.

4. Monitoring dan Evaluasi : Menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan dari Musrenbang, memastikan bahwa kebutuhan anak dan kelompok terpinggirkan tetap menjadi prioritas.

Perencanaan inklusi yang melibatkan anak, perempuan, dan kelompok disabilitas adalah langkah fundamental menuju pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dengan mengakui dan mengakomodasi suara mereka dalam Musrenbang, kita tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil akan memastikan bahwa setiap rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat, menjadikan perencanaan inklusi sosial Kabupaten Layak realitas, bukan sekedar sekadar tujuan.