Komisi IV DPRD Jeneponto Soroti Terkait Insentif Nakes Belum Cair

JENEPONTO, MATA SULSEL – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, angkat bicara soal insentif nakes yang belum dibayarkan.

Diketahui ketua komisi IV Kaharuddin Gau yang menaungi Dinas Kesehatan mengaku sudah menanyakan kepada Kadinkes masalah insentif nakes.

Bacaan Lainnya

Setelah menanyakan langsung ke Kadinkes ia dijanji akan segera mencairkan insentif nakes dalam waktu dekat.

“Jadi kemarin pembahasan dan ikut dinas kesehatan kita dijanjikan minggu depan paling lambat cair nakes,” ujarnya saat ditemui di salah satu kafe di Jeneponto, Rabu (28/7/2021).

Saat ditanyakan apa saja kendala dalam melakukan pencairan insentif nakes sehingga membutuhkan waktu lama untuk mencairkan.

Pihak yang terlibat proses pencairan insentif para nakes mengakui bahwa banyak kendala yang ditemui dalam proses pencairan.

“Sempat saya pertanyakan apa kendala dan disanggah oleh pak inspektur bahwa kendalanya banyak. Inikan prosesnya tidak semuda membalikkan telapak tangan,” ucap Kaharuddin Gau.

Sebagai anggota DPRD Jeneponto apalagi ketua Komisi IV yang menaungi dinas kesehatan meminta agar segera mencairkan insentif nakes.

Namun dana yang akan dicairkan ini harus melalui dana recofusing yang masuk dianggaran APBD terlebih dahulu.

“Kalau kita segera, sesegera mungkin cuma kan kendalanya dari pusat. Sesuai dengan petunjuk harus masuk di batang tubuh anggaran disini dulu baru bisa dikeluarkan,” ungkapnya.

Dalam pencairan insentif nakes di Jeneponto tidak dilakukan desakan tetapi meminta pihak yang terlibat segera mencairkannya.

Menurutnya, insentif nakes di Jeneponto tergolong cepat pencairannya dibandingkan dengan Kabupaten lain.

“Kita maksimal mendesak tapi bukan kesalahan di pemda dan termasuk Jeneponto adalah Kabupaten yang tercepat membayarkan nakesnya. Insya Allah minggu depan,” bebernya.

Sekedar diketahui bahwa insentif nakes belum dibayarkan sejak tahun 2020 kemarin hingga saat ini.

Hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah atau pejabat yang dimana garda terdepan yang menangani covid 19 berhak mendapatkan haknya. (Ibrahim)

Pos terkait