MAKASSAR, MATA SULSEL – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa (20/4/2021) melakukan silaturahmi dengan Polda Sulawesi Selatan guna mewujudkan penyiaran sehat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Salah satunya dalam hal pengawasan lembaga penyiaran tak berizin dan konten siaran tak sesuai aturan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Merdisyam menerima Komisioner KPID didampingi Kabid Humas, Kombes Pol E. Zulpan, Sik, Msi dan Direskrim khusus Kombes Pol Widony Ferdi.
Sementara Ketua KPID Sulsel, Hasrul Hasan didampingi komisioner Riswansah Muchsin, Irwan Ade Syahputra, Mattewakkan, Ilham dan Siti Hamidah.
Dalam pertemuan tersebut, Hasrul Hasan melaporkan adanya beberapa televisi lembaga penyiaran berbayar (LPB) yang tidak memiliki izin, di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan konten siaran yang sehat, tanpa hoax dan radikalisme.
“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Salah satu tugas kami menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar” Kata Hasrul Hasan.
Lebih jauh Hasrul mengatakan, di Sulawesi Selatan hanya 29 televisi kabel yang memiliki izin. Sementara masih banyak yang melakukan siaran tak memiliki izin siaran. Selaian itu, KPID juga fokus mengawasi penyiaran agar tidak terpapar berita-berita hoaks dan paham radikalisme.
Pos Terkait
Tidak ada komentar