Luwu Utara, Matasulsel – Tim Koordinasi dan Supevisi Pencegahan (Korsupgah) KPK baru-baru ini menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di 8 Kabupaten/Kota di Sulsel. Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Wali Kota Palopo ini, Tim Korsupgah KPK melihat sejauhmana progress Pencapaian Monitoring Center of Preventation (MCP) terhadap 8 area intervensi KPK, yaitu: (1) Manajemen ASN; (2) Manajemen Aset Daerah; (3) Pengadaan Barang/Jasa; (4) Perencanaan/Penganggaran APBD; (5) Tata Kelola Dana Desa; (6) Kapabilitas APIP; (7) Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan (8) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Dari delapan area intervensi tersebut, tindak lanjut pencegahan korupsi Pemda Lutra di area intervensi Manajemen ASN memiliki progress yang cukup signifikan. Pada dashboard yang ditampilkan KPK, progress pencegahan korupsi Manajemen ASN Pemda Lutra ada di angka 80%. Dari 25 Pemda Kabupaten/Kota di Sulsel, Pemda Lutra ada di posisi kedua, di bawah Pemkot Makassar. Meski sebenarnya progressnya sama, yaitu 80%. Di bawah Makassar dan Lutra, ada Maros, Palopo, Luwu dan Luwu Timur. Melihat progress yang sangat baik di area Manajemen ASN, Kepala BKPSDM Lutra, Nursalim, memberikan apresiasi atas capaian tersebut.

“Semua ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Bagian Hukum karena di situ ada indikator LHKPN. Juga kepada Inspektorat yang terus melakukan review terhadap dokumen manajemen ASN, serta terkait dokumen evaluasi jabatan, Bagian Organisasi juga berperan sangat penting,” kata Nursalim, Senin (19/8/2019). Meski demikian, kata dia, capaian ini tidak bisa terwujud tanpa dorongan dari Bupati Lutra yang terus mendorong BKPSDM agar selalu melakukan penataan dan perbaikan manajemen ASN. “Signifikansi capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang Bupati sering tegaskan dalam berbagai kesempatan,” terangnya.