Ia menyebut, ada pengalihan anggaran secara sepihak yang dilakukan BPBD. Ia juga mempertanyakan nilai anggaran yang sangat fantastis. Tidak korelatif dengan hasil pengerjaan di lapangan.

“Anda boleh lihat sendiri bagaimana realisasinya di lapangan. Ini proyek mirip mirip irigasi kecil. Tapi anggarannya luar biasa besar. Sampai Rp8 miliar,” tuturnya.

Karena itu, proyek ini disebut salah sasaran.

“Iya salah sasaran. Masa BPBD mengerjakan proyek irigasi. Itukan ranahnya PUPR. Anggaran Rp8 miliar mestinya untuk bencana,” tandasnya.

Kepala BPBD Torut Alexander Limbong Tiku yang dikonfirmasi terpisah membantah proyek tersebut disebut irigasi. Menurutnya, proyek yang ia gulirkan di Karua adalah pengendali air.

“Oh tidak ada irigasi, tidak ada pembuatan irigasi di atas. Ada pimpronya ini. Yang benar pengendali air,” ujar Alexander, Kamis (06/7/2023).

PPK BPBD Torut, Irwan membenarkan proyek tersebut bukan irigasi.

“Itu yang dibuat di atas itu kan ini pengendali air, bukan Irigasi. Kan kalau irigasi tidak mungkin kita buat begitu. Kalau tidak dibuat begitu air akan selalu meluber di jalan, itu yang menyebabkan banyak rubuh jalan di Karua itu,” ujar Irwan.

Dikatakan Irwan, anggaran proyek bersumber dari APBD 2022, dan di kerjakan pada bulan Maret.

“Dari APBD Toraja Utara, tahun anggaran 2022, dari mulai bulan Maret,” kata Irwan.

Lanjut dia, yang mengerjakan proyek itu adalah perusahaan berstatus CV. Ada beberapa CV yang terlibat di dalamnya. Dikarenakan proyek tersebut terdiri atas banyak item.

“Ada talud penahan air, gorong-gorong, ada macam-macam item. Total keseluruhan anggaran Rp8 miliar,” ucap Irwan. (*)