“Kami menduga ada persekongkolan sistematis dari oknum aparat sehingga aktivitas ini langgeng dan tidak pernah tersentuh hukum. Saya menduga para pengusaha ini dibekingi aparat,” tegas Ansar.

Karena itu menurut Ansar, KPK perlu turun tangan untuk menyelidiki semua kemungkinan itu.

“KPK harus menelusuri siapa yang bermain. Penyelidikan harus menyeluruh. Mulai dari pemerintah Gowa, pengusaha, sampai lembaga berwenang pemberi izin. Sebab ini kejahatan berjenjang,” tandasnya.

Ansar juga menyoroti Bupati Gowa Adnan Purichta yang tidak melakukan proteksi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Padahal sebagai penguasa wilayah, Bupati harusnya menunjukkan komitmennya.

“Dalam perizinan memang bukan domain bupati. Tapi dia penguasa wilayah. Harusnya dia tegas terhadap proteksi penyelamatan lingkungan,” ucapnya.

Kata Ansar, bupati bisa menghentikan eksplorasi dengan pertimbangan terjadi kerusakan alam. Tetapi langkah itu tak dilakukan. (*)