MAKASSAR — Lahan di kawasan Perumahan Gran Eterno ditunjuk sebagai lokasi proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Aktivis menduga penunjukan Gran Eterno dipaksakan dan ada potensi gratifikasi.

“Dari awal proyek PSEL sudah bermasalah karena lokasi Gran Eterno yang ditunjuk sangat dipaksakan. Dari proses ini kami menduga ada potensi gratifikasi,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Rabu (22/1/2025).

Hanya saja ia tak merinci pihak-pihak yang memungkinkan terlibat menerima gratifikasi. Namun ia melihat, dari proses awal ada yang tidak sinkron antara pemilihan lokasi dengan manfaat proyek.

Penunjukan Gran Eterno menurut dia sangat dipaksakan. Gran Eterno tidak layak dari perspektif lingkungan. Kedua, Gran Eterno juga cacat secara administratif.

“Sudah diuji lewat studi lingkungan bahwa itu tidak layak. Dokumennya juga bermasalah. Masa tetap dipaksakan. Artinya patut diduga ada yang bermain,” papar Ansar.

Karenanya, APH harus menelusuri isi kesepakatan pihak-pihak yang terlibat.

“Saya kira yang perlu ditelusuri APH siapa yang berperan menunjuk Eterno sebagai lokasi proyek. Lalu itu ditelusuri isi kesepakatan-kesepakatan yang ada. Karena di situlah terjadi transaksi yang berpotensi gratifikasi,” ucap Ansar.

Lantas siapa yang memungkinkan terlibat? Kata Ansar, tidak sulit menemukan siapa yang menerima gratifikasi. Alurnya sangat jelas. Pihak-pihak yang bersepakat pun tertera dalam klausul kontrak.

“Kan dalam kesepakatan sangat terang siapa yang terlibat. Ada pemkot, ada calon investor. Ada juga pemilik lahan dan pihak BNI. Pihak-pihak yang terlibat itulah yang harus diusut. Sejauh mana keterlibatan mereka. Dan dari alur itu kita bisa tahu siapa yang memaksakan Gran Eterno jadi lokasi PSEL. Lalu kenapa Eterno dipaksakan,” terang dia.

Dari sini kata Ansar, benang merah adanya dugaan gratifikasi bisa dibuka.
Ansar menjelaskan, dari awal pihaknya sudah mendesak wali kota Makassar agar kontrak PSEL dibatalkan. Kata dia, jika proses ini tetap dipaksakan, bisa berimplikasi hukum.

“Dan itu pasti akan berimplikasi hukum. Bukan saja investor, Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kontrak harus segera dibatalkan,” tandas Ansar.

Groundbreaking Akhir 2024 Batal

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto menandatangani perjanjian kerja sama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada 24 September 2024 di Jakarta. Proyek PSEL ditargetkan groundbreaking akhir tahun, namun rupanya target itu meleset. Groundbreaking batal.