MAKASSAR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi area Pelabuhan Makassar yang telah masuk dalam zona integritas dan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu dikatakan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Makassar, Jumat (6/10/2023).

Erwan mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010 – 2025, road map reformasi birokrasi 2020 – 2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

“Zona integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Erwan.

Adapun predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik.

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Selanjutnya kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan.

Dia menyebutkan, tiga fokus sasaran zona integritas yaitu pertama integritas, fokus dalam pencegahan KKN melalui pengendalian dan pengawasan internal terhadap seluruh risiko penyimpangan integritas.

Kedua adalah pelayanan publik prima, yakni fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan penerima layanan.

“Ketiga adalah kapabilitas dan akuntabilitas, yaitu fokus untuk mengoptimalkan kinerja unit kerja dengan melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja,” sebut Erwan.

Di area Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menurut dia, ada 7 unit kerja yang membangun zona integritas WBK/WBBM yakni Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena Pelabuhan Makassar merupakan kawasan pelabuhan pertama yang masuk dalam zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucapnya.

Ke depan lanjut dia, Pelabuhan Makassar akan menjadi ujung tombak pintu masuk wisatawan baik asing maupun domestik.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama mengatakan, tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah.

“Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dan publik pada umumnya secara cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.

Oleh sebab itu lanjut Arif, pembangunan zona integritas pada kawasan harus menjadi prioritas pada instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan terpadu.