MAKASSAR, MATA SULSEL – Dr. Pantja Nur Wahidin, S.Pd. M.Pd. mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, menyebutkan hasil riset Dinas Pendidikan Kota Makassar, penggunaan platform atau aplikasi teknologi pembelajaran memang masih rendah.

“Penilaian kompetensi guru sesuai amanah undang-undang, guru PAUD, SD, SMP bisa diukur dari jumlah sertifikasi yang hanya 50%,” ujarnya.

Oleh karen itu, masih diperlukan terus perbaikan. Makassar disiapkan memiliki 100 sekolah unggulan dengan istilah sekolah bintang lima. Demikian ujar Prof. Dr. Anwar Ramli, SE. M.Si, guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM), di hadapan ratusan guru yang mengikuti ‘Dialog Refleksi Pendidikan Tahun 2021,” Senin (20/12/2021).

Acara yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan (BP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sulsel, dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Drs. Andi Irwan Bangsawan, yang jugaj mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, mewakili Walikota Makassar, menyebutkan “Kegiatan ini sangat diharapkan melahirkan catatan-catatan bagi perbaikan mutu pendidikan di Makassar,” ujarnya.

Sebelumnya dalam sambutan Ketua PGRI Kota Makassar, Drs. Suarman, yang hadir bersama jajaran pengurus, menegaskan sikap PGRI dalam memperjuangkan hak-hak guru, yang hingga saat ini dinilainya masih sangat mengalami berbagai permasalahan dasar, yakni kesejahteraan.

“Melalui rekruitmen kepala dinas memprioritaskan kader PGRI, juga zonasi bagi kepala sekolah yang rumahnya jauh dari sekolah,” ujarnya.

Prof. Anwar, menyebutkan untuk revolusi pendidikan yang dicanangkan pemerintah Kota Makassar, berdasarkan pemikiran staf ahli pemerintah Kota Makassar, telah disiapkan 18 langkah strategis.

“Penyiapan langkah strategis itu diharapkan mampu mengangkat kualitas pendidikan serta mutu luaran yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Di moderatori Dr. Muliono Caco, Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar, pembicara lainnya Drs. H. Mahmud, BM. M.Pd. menyebutkan dari sejumlah masalah yang ada di Kota Makassar, adalah ketidakseragaman fasilitas di setiap sekolah.

“Belum lagi kenyataan setiap tahun ada 100 guru yang pensiun dan hanya puluhan yang terangkat sebagai pengganti,” ujarnya.

“Masalah yang dianggap parah juga adalah banyaknya honorarium, bahkan staf honorarium sehingga sangat sulit mencapai hasil maksimal,” ujar Mahmud.

Terkait merdeka belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan perubahan metode pembelajaran. (Humas PGRI)