Makassar, Matasulsel – Program pemerintah diharap tidak menjadikan kualitas demokrasi terdegradasi alias tidak berkualitas hanya karena kepentingan pihak tertentu.

Hal ini lantaran adanya dugaan program pemerintah rawan dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh kandidat tertentu jelang Pilkada serentak tahun 2018. Apalagi jika kandidat tertentu memiliki hubungan keluarga dan pejabat strategis.

Di Pilgub Sulsel misalnya, salah satu program yang menjadi perbincangan hangat di publik, yakni program pembagian alat pertanian dan ternak ayam 50 ekor per Kartu Keluarga yang merupakan program Kementerian Pertanian.

Mantan Ketua PMII Sulsel, Syarif Hidayatullah menegaskan, sangat tidak beretika jika pejabat pemerintah membuat rusuh demokrasi. Apalagi menggunakan uang negara demi kepentingan politik kandidat tertentu.