Presiden Jokowi juga menekankan tiga point strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Pertama; Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15% APBN, 7% APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru 24.6%.

Kecepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi10.98% tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda masih di bawah 5%.

“BPKP dan APIP mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar Pemda bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.

Kedua; Kualitas perencanaan yang masih harus terus ditingkatkan. Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya. Sehingga kesenjangan antara Pusat dan daerah masih terjadi.
Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan.
Karena itu BPKP kawal dari hulu perencanaan ini.

Ketiga; Akurasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus diperbaiki.
BPKP harus kawal akurasi data ini. Manfaatkan laboratorium data di pusat dan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta untuk tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP.

“Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,” tutup Jokowi. (*)