Berbicara komoditi pertanian khususnya perkebunan, tentunya tidak akan lepas peran pentingnya dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor produk perkebunan, baik yang masih berupa bahan baku maupun produk olahan. Selain itu, sebagai sumber mata pencaharian utama bagi petani dan penyedia lapangan pekerjaan di sektor hulu hingga hilirnya.

“Para gubernur, bupati , Kapolda, Pangdam tolong bantu pertanian karena dibutuhkan kekuatan khusus untuk menangani komoditas perkebunan. Lembaga riset juga harus kita optimalkan. Saya mau di setiap provinsi ada percontohan pengembangan kawasan pertanian dari hulu ke hilir,” tutur Syahrul.

“Kementan memiliki lembaga riset di setiap provinsi. Silahkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi bekerja sama melalukan riset dan mengembangkan inovasi pertanian memberikan nilai tambah kemajuan pertanian dan petani itu sendiri,” pintanya.

Di sisi lain, Syahrul menegaskan pentingnya menjunjung tinggi pada tradisi dan nilai-nilai luhur dalam proses pembangunan pertanian. Pertanian Indonesia memiliki tradisi dan nilai-nilai luhur yang lekat dengan alam yang harus dilestarikan.

“Karena itu, kita menggunakan teknologi pertanian yang modern, seperti mekanisasi tapi tidak meninggalkan nilai kearifan lokal,” tegasnyam

“Saya berharap agar pelaksanaan HPS 2019 ini dapat menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam serta tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, melalui HPS diharapkan juga dapat mendorong dan menjaring investasi pertanian di dalam dan luar negeri,” tambah Syharul.

Senada dengan Syahrul, Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi menyatakan Peringatan HPS ke 39 ini harus dapat memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan elemen masyarakat untuk menjaga kedaulatan pangan. Dengan demikian, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia.

“Potensi pangan di Sulawesi Tenggara menjadi modal penting untuk memajukan daerah dan sekaligus memberikan kontribusi pangan secara nasional. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementan dan kementerian terkait agar menempatkan program-program strategis nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkat perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal FAO, Stephen Rudgard mengapresiasi semangat pemerintah Indonesia melalui Kementan telah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan mata pencaharian petani kecil. Selain itu langkah untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan atau bencana dan perbaikan akses terhadap kredit usaha pertanian akan mendorong kaum muda untuk tetap bertani.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Dekade Pertanian Keluarga pada Mei 2019, dan Indonesia telah menerima ajakan untuk bertindak terkait hal ini. Saya sangat senang melihat komitmen Bapak Menteri terhadap rencana nasional untuk memberdayakan keluarga petani guna menghadapi tantangan di masa depan,” beber Stephen.(*)