Padahal pada waktu awal kemerdekaan, pada waktu Bung Karno (Presiden Soekarno) mencanangkan pemberantasan buta huruf, 97 persen penduduk Indonesia dalam keadaan buta aksara. Kemudian tahun 1974, Presiden Soeharto mencanangkan SD Inpres besar-besaran dalam rangka menuntaskan buta aksara itu.

Lanjutnya, peranan SD Inpres luar biasa waktu itu, dan sekarang saatnya status SD Inpres harus ditingkatkan. Karena dulu hanya untuk pemberantasan buta huruf, untuk pengajaran baca, tulis dan menghitung (calistung) atau metode dasar anak mengenal huruf dan angka.

“Jadi sudah tidak relevan lagi kalau sekarang digunakan standar dasar untuk anak-anak milenial sekarang ini,” terangnya.

Tugas pemerintah sekarang, tambahnya, adalah meningkatkan peranan pendidikan dasar untuk menyongsong abad 21 menyiapkan Generasi Emas tahun 2045 dalam rangka menyambut dan mengikuti industrialisasi 4.0.

Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, menyatakan, gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat.

“Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidupnya,” ujarnya. (*)