“Seharusnya PLN bisa melakukan hal yang sama seperti Pertamina. Sebab, masalah terbesar dalam PLN kan inefisiensi,” imbuhnya.

Apalagi, subsidi listrik yang dicabut kemudian dialihkan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang notabene banyak tersandung berbagai kasus dugaan korupsi. Akibatnya masyarakat pula yang menanggung kebijakan tersebut.

“Coba kita lihat, banyak proyek pembangkit yang mangkrak. Belum lagi banyak pembangkit yang tingkat operasionalnya jauh dibawah kapasitas terpasang. Rata-rata hanya 60-70 persen dari kapasitas terpasang, harusnya bisa 80-90 persen,” pungkasnya.(*/TS)