“Jadi, saya tidak punya kepentingan untuk urusan Munas Dekopin ini. Saya tidak punya interest apa pun untuk melakukan ini itu terkait Munas Dekopin,” tegas Teten.

Cuma tugas pemerintah, lanjut Teten, memastikan sejauh mana civil society menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sejauh Munas Dekopin menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, silahkan jalan terus.

“Karena kita negara demokrasi. Kontitusi kita menegaskan kita ini negara demokrasi,” ujar Teten. Dalam pemerintahan otoriter, negara bisa memaksakan kehendak dengan berlindung di balik regulasi yang dibuatnya. Lalu, bilang sesuai UU, harus begini begitu. “Nah, apakah UU itu bermanfaat atau tidak, tak ada urusan bagi pemerintahan otoriter,” katanya.

Dalam negara demokrasi seperti kita saat ini, jika UU atau peraturan lainnya tidak bermanfaat bagi rakyat, maka muncul ketidakpatuhan. Teten mencontohkan UU Lalu lintas yang tidak dipatuhi orang. Orang tidak patuh, lalu pakai jalan ‘damai’

“Kemarin ada yang datang ke sini. Saya persilakan saja. Tapi, saya bilang silahkan Dekopin selesaikan masalahnya sendiri. Saya tidak mau dibebani urusan di luar urusan utama saya meredesign struktur ekonomi negara. Saya tidak mau disibukkan dengan urusan politik Dekopin. Apalagi, koperasi tidak boleh berpolitik,” tegas Teten.

Karena itu Tetan minta agar dirinya jangan diseret-seret karena tidak punya kepentingan apa pun di Munas Dekopin.

“Silahkan selesaikan sendiri. Itu urusan civil society dan Dekopin itu organisasi civil society,” kata Teten.

Risman Pasigai Jubir Nurdin Halid Menyatakan, bahwa Hasil Munas Dekopin di makassar sudah final, dan sudah mengukuhkan bapak Nurdin Halid Sebagai Ketua Umum, termasuk Hasilnya sudah di hadapkan kepada pak Meteri Koperasi, meskipun Pak NH tidak hadir karena lagi kunjingan ke Hongkong, kata Risman.

 

 

Penulis : Sabri

Editor : Mustakim