Makassar, Matasulsel – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) akan memberdayakan sejumlah lembaga maupun organisasi bila kelak terpilih. Salah satunya adalah Pemuda Pancasila (PP) yang memiliki sedikitnya sembilan lembaga yang bergerak di berbagai bidang. Pelibatan PP merupakan bagian dari komitmen meningkatkan partisipasi masyarakat membangun Sulsel Baru.

“Kelak bila NH-Aziz diamanahkan memimpin Sulsel, PP mesti menjadi salah satu penggerak. PP bisa dibilang representatif karena ada banyak lembaga, termasuk lembaga sosial dan lembaga ekonomi, dimana NH-Aziz konsenterasi membangun itu,” kata NH, Jumat (11/5).

NH sendiri bersama PP telah menggelar dialog visi misi dengan tajuk ‘Dari Kader untuk Rakyat Sulsel. Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar itu memang tidak dapat dipisahkan dengan PP. Toh, NH merupakan kader PP. Di zaman Reza Ali menjabat Ketua PP Sulsel, NH merupakan Pembina PP Sulsel.

Menurut NH, pelibatan PP bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya, untuk program bantuan beasiswa perguruan tinggi, pihaknya akan menggandeng Sapma PP untuk melakukan identifikasi terhadap masyarakat kurang mampu. Jadi, nantinya PP akan mengusulkan ke pemerintah terkait mahasiswa berprestasi yang layak menerima beasiswa.

Lalu, untuk program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha, NH menyebut ada Badan Pengusaha PP yang dapat ikut berpartisipasi. Badan Pengusaha PP itu akan berkolaborasi dengan organisasi lain yang relevan, semisal Kadin dan HIPMI. “Banyak yang bisa dikolaborasikan, intinya PP harus menjadi salah satu penggerak,” tuturnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, menyambut positif komitmen NH-Aziz melibatkan lembaga-lembaga dalam organisasinya. Kata dia, ada sedikitnya sembilan lembaga PP yang siap membantu NH-Aziz bila kelak terpilih.

Selain Sapma PP dan Badan Pengusaha PP, Diza menyebut juga ada Badan Lingkungan Hidup PP, Srikandi PP, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PP, Ikatan Sarjana PP, Badan Kerohanian PP serta Lembaga Buruh dan Pekerja PP. (*)