Makassar, Matasulsel – Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), menjamin toleransi antar-umat beragama maupun kerukunan antar-suku di Sulsel akan terus terpelihara dengan baik. Terlebih bila ia dan Aziz Qahhar Mudzakkar terpilih menjalankan roda pemerintahan Sulsel. Toh, pasangan nasionalis-religius itu memegang teguh prinsip pluralisme sesuai dengan ajaran Pancasila.

NH menjamin tidak bakal ada yang namanya diskriminasi terkait agama, suku maupun hal lainnya. “Negeri ini hidup dengan semangat benteng pluralisme. Kita tidak butuh intoleransi. Insya Allah, bila ditakdirkan menjadi gubernur, saya menjamin tidak bakal ada perbedaan perlakuan apalagi pelayanan (kepada seluruh elemen masyarakat),” ucap NH, saat Temu Tokoh Makassar, Minggu (4/2) malam.

Menurut NH, dasar negara yakni Pancasila mengajarkan untuk menghargai perbedaan. Malah, perbedaaan itu adalah kekuatan untuk terus maju, melangkah bersama meraih kesejahteraan. “Dengan disepakatinya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, maka segala perbedaan itu selesai. Itu karena (Pancasila) sumber dari segala sumber hukum negara,” paparnya.

Pernyataan NH itu sekaligus menjawab segala harapan dari berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat di Sulsel. NH sendiri berulang kali menegaskan bahwa Sulsel harus menjadi rumah bersama seluruh kelompok masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Bersama Aziz, ia siap memastikan bukan hanya pembangunan dan perekonomian yang kian baik, tapi juga toleransi umat.

Lebih jauh, NH menyampaikan upaya merawat toleransi dan kerukunan umat beragama maupun suku memang tidak bisa dilakukannya seorang diri. Karena itu, ia merangkul seluruh elemen di barisan pemenangannya. Sejauh ini, sederet tokoh berpengaruh dan berpengalaman telah menyatakan kesiapan membantu NH-Aziz mewujudkan Sulsel Baru yang lebih baik.

Sederet tokoh berpengaruh itu, antara lain yakni mantan Gubernur Sulsel, Amin Syam; mantan Kapolda Sulsel, Irjen Pol (Purn) Burhanuddin Andi; Raja Gowa, Maddusila); pendiri Bosowa Group, Aksa Mahmud; Bupati Sidrap, Rusdi Masse dan sejumlah kepala daerah serta legislator yang tersebar di 24 kabupaten/kota. (*)