NH-Aziz Menang, Sulsel Bebas dari Dinasti Politik
Bulukumba, Matasulsel – Dinasti politik di Sulsel menjadi musuh bersama yang harus ditumbangkan untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Publik merindukan pemerintahan bersih. Tanpa lingkaran keluarga dalam kekuasaan. Harapan masyarakat tersebut selaras dengan komitmen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz).
“Saya kenal beliau (NH). Yang pasti tidak akan ada dinasti politik bila kelak beliau terpilih. Apalagi, NH-Aziz sudah bangun komitmen dan itu tertuang dalam kontrak politik (soal anti dinasti politik),” kata tokoh masyarakat Bulukumba, H Camile, Senin, 30 April.
Menurut H Camile, NH-Aziz merupakan sosok pemimpin mandiri yang percaya diri dengan kemampuannya. Bermodal jaringan yang kuat dan luas di pentas nasional, pasangan nomor urut satu ini paling mampu melakukan percepatan pembangunan di Sulsel. Untuk jangka panjang, pasangan ini pun dijaminnya tidak akan membangun dinasti.
“Yang bisa saya pastikan, NH tidak akan persiapkan anaknya untuk menjadi gubernur. Beliau tidak setuju dengan dinasti politik,” katanya.
Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Hanura, Hj Hilmiati Asip, yang berani menggaransi NH-Aziz siap membangun Sulsel tanpa menciptakan dinasti. Itu tergambar jelas dalam rapat dan konsolidasi pemenangan tim NH-Aziz. Tidak sekalipun pasangan ini melibatkan jauh atau memberi kewenangan lebih kepada saudara atau anaknya.
“Pengamatan kita dari parpol koalisi ya NH-Aziz tidak punya niat membangun dinasti baru. Betul-betul murni ingin mengabdi membangun Sulsel. Kalau mau bangun dinasti, pasti kelihatanlah karena itu kan terstruktur,” ujar Hilmiati.
Lebih jauh, Hilmiati menyebut NH-Aziz bersama parpol pengusung malah siap memerangi dinasti politik. Pihaknya tidak sepakat dengan keberadaan dinasti politik karena hanya membuat kehidupan demokrasi menjadi suram. Tidak ada lagi ruang keadilan karena semuanya ditentukan oleh kedekatan dan ikatan darah. “Dinasti (politik) hanya akan melumpuhkan demokrasi,” pungkasnya. (**)