Makassar, Matasulsel – Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar menunjukkan komitmen politiknya lewat berbagai program kerja unggulan. Program tersebut disusun sesuai kebutuhan dan persoalan masyarakat Sulsel, sehingga sangat realistis untuk diwujudkan saat terpilih.

Juru bicara NH-Aziz Muhammad Natsir mengungkapkan, program pasangan nomor urut satu dibuat berdasarkan analisis dan pengalaman panjang saat bertemu berbagai kalangan masyarakat. Dia mencontohkan layanan kesehatan gratis berbasis KTP, sebagai jawaban atas terbatasnya akses perawatan bagi masyarakat miskin dan pinggiran.

Menurutnya, ini berbeda dengan kandidat lain. Umumnya calon kepala daerah menawarkan janji untuk menyenangkan calon pemilih, tapi belum tentu bisa dijalankan saat terpilih.

“Yang NH-Aziz sampaikan adalah komitmen politik, bukan janji politik. Janji politik hanya berdasar pada pemenuhan kebutuhan psikologis pemilih, sedangkan komitmen politik berdasar pada objektifitas dan kalkulasi konsep dan rencana implemetasinya,” kata Natsir di Makassar Senin (11/6).

Natsir memastikan berbagai tawaran NH-Aziz merupakan komitmen kepada rakyat, untuk melihat Sulsel lebih maju sesuai tinjauan analisis kebutuhan.

“NH-Aziz ingin melihat Sulsel maju, berdasarkan tinjauan objektif dan efektif, melalui komitmennya pada berbagai program pembangunan,” ujar Natsir.

Natsir kemudian menyinggung pasangan NH-Aziz sebagai satu-satunya paslon di Pilgub Sulsek yang berani meneken kontrak politik. Kontrak tersebut dibacakan di hadapan masyarakat saat deklarasi di Makassar, akhir tahun lalu. Kontrak politik merupakan bukti NH-Aziz yang ingin bekerja sesuai amanat rakyat, bukan untuk sebagian gologan dan kepentingan tertentu.

“Pertama, NH-Aziz akan menjalankan program pro-kampung,” kata NH kala itu.

Program pro-kampung seiring visi NH-Aziz menghadirkan Sulsel Baru yang lebih makmur dan sejahtera. Bagi mereka, permasalahan klasik di Sulsel selama ini antara lain berupa kesenjangan pembangunan dan ekonomi.

Pada poin kedua kontrak politik, NH-Aziz menggaransi akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif. Sudah rahasia umum, ribetnya birokrasi kerap jadi penghambat masyarakat mendapatkan berbagai layanan.

Selanjutnya, kontrak politik NH-Aziz berupa ikrar untuk tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik.

Adapun kontrak politik keempat, pasangan ini tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok.

“Apabila kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, maka dengan izin Allah kami bersedia mundur sesuai aturan hukum,” ujar NH